enggangnews.com, Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025, pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025. Rakor yang dilaksanakan di Aula Setda Barito Utara, Senin (04/08/25), menjadi langkah strategis untuk memastikan PSU berjalan demokratis, aman, dan sesuai ketentuan hukum.
Kegiatan ini dihadiri Penjabat Bupati Barito Utara Indra Gunawan, jajaran Forkopimda, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, unsur TNI dan Polri, Ketua PWI, serta tamu undangan lainnya. Turut hadir Staf Khusus Kemenko Polhukam Letjen TNI (Purn.) Yoedhi Swastanto (Bidang Pertahanan), Prof. Dr. Imron Cottan (Bidang Luar Negeri), Irjen Pol. Arradina Zessa Devy (Bidang Intelijen, Aktivis, dan Pergerakan), serta Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri, Drs. Syarmadani.
Dalam sambutannya, Pj. Bupati Indra Gunawan menegaskan bahwa Pemkab Barito Utara telah mempersiapkan seluruh tahapan PSU yang akan digelar pada 6 Agustus 2025 dengan koordinasi lintas sektor. Ia menekankan pentingnya netralitas aparatur sipil negara serta keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas dan keamanan daerah.
“Pemkab Barut bersama stakeholder terkait, termasuk KPU, Bawaslu, TNI, Polri, kejaksaan, Kemendagri, dan Kemenko Polhukam, terus melakukan koordinasi untuk memastikan PSU Pilkada 2025 berjalan baik,” ujarnya.
Ketua Tim Pemantau PSU, Letjen TNI (Purn.) Yoedhi Swastanto, mengapresiasi kesiapan seluruh pihak. “Persiapan yang dilakukan sudah cukup matang. Harapan kita, PSU dapat terlaksana dengan baik, aman, tertib, dan lancar sesuai regulasi,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri, Drs. Syarmadani, menegaskan bahwa pengawasan yang ketat dan dukungan penuh dari pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan PSU yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Rakor kemudian dilanjutkan dengan paparan dari masing-masing stakeholder terkait strategi pemantauan PSU. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya intensif pemerintah daerah bersama pemerintah pusat untuk memastikan PSU di Barito Utara berjalan tertib, aman, dan mencerminkan kehendak rakyat sesuai peraturan perundang-undangan.(Red)
Komentar0