enggangnews.com, Muara Teweh – Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Barito Utara terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna III DPRD yang digelar di Gedung DPRD Muara Teweh, Selasa (09/09/25).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini didampingi Wakil Ketua I dan II, serta dihadiri unsur FKPD, Sekretaris Daerah, para asisten Setda, staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Indra Gunawan menanggapi sejumlah catatan, kritik, dan saran dari fraksi-fraksi DPRD.
Tanggapan terhadap Fraksi Demokrat
Pj Bupati menjelaskan keterlambatan laporan keuangan Pemkab Barito Utara kepada BPK RI Kalimantan Tengah. Hal itu disebabkan kurang optimalnya SKPD dalam menginput realisasi belanja pada aplikasi SIMDA BMD. Selain itu, pelaporan keuangan baru dilakukan pada Oktober, sehingga transaksi Januari–September harus diinput ulang ke aplikasi SIPD-RI.
Indra juga menyoroti penurunan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD, padahal beberapa kali terjadi pergeseran anggaran pada tahun 2024. Menurutnya, hal ini akan menjadi perhatian dalam perubahan APBD tahun 2025 agar lebih teliti dan sesuai aturan.
Tanggapan terhadap Fraksi PKB dan PDIP
Pemerintah daerah, kata Indra, berkomitmen meningkatkan pemerataan mutu pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan fasilitas umum. Pemkab juga akan mendorong pengembangan sektor ekonomi berbasis informasi untuk memperluas basis Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, penempatan ASN akan lebih disesuaikan dengan kompetensi dasar dan keilmuan masing-masing.
Tanggapan terhadap Fraksi Karya Indonesia Raya
Indra menegaskan pemerintah daerah terus berupaya mempertahankan sekaligus meningkatkan realisasi PAD. Selain itu, pihaknya akan mencari alternatif sumber pendapatan baru yang berpotensi menambah PAD di tahun-tahun mendatang.
Tanggapan terhadap Fraksi Aspirasi Rakyat
Menanggapi pemandangan umum Fraksi Aspirasi Rakyat, pemerintah daerah sepakat bahwa hal-hal yang masih belum jelas akan dibahas lebih lanjut dalam rapat pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 sesuai jadwal yang telah ditentukan.
“Demikian tanggapan dan jawaban yang kami sampaikan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Pihak eksekutif sangat mengharapkan masukan, saran, dan pendapat guna kesempurnaan produk hukum daerah, sehingga pelaksanaannya benar-benar memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Indra Gunawan.
Dalam rapat tersebut juga dilakukan penyerahan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.(Red)
Komentar0