enggangnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia kembali meluncurkan Indikator Monitoring Centre for Prevention (MCP) 2025 sebagai langkah untuk memperkuat komitmen pencegahan korupsi di daerah. Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) turut serta dalam acara peluncuran tersebut melalui aplikasi Zoom di Ruang Rapat Setda Lantai I.(05/03/25)
Kegiatan ini dihadiri oleh Inspektur Kabupaten Barito Utara, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosandi), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta beberapa kepala perangkat daerah lainnya.
Dalam sambutannya, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sang Made Mahendra Jaya, menyampaikan bahwa MCP, yang telah berjalan sejak 2018, merupakan hasil kerja sama antara KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kemendagri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah agar lebih transparan dan akuntabel dalam upaya pencegahan korupsi.
"Harapannya, MCP yang kini dilaksanakan dapat mencerminkan kondisi riil di lapangan. Jangan sampai skor MCP tinggi, tetapi kenyataannya tidak sesuai," ujar Irjen Kemendagri. Ia juga menambahkan bahwa dari 415 kabupaten di Indonesia, Kabupaten Barito Utara termasuk dalam daftar daerah yang telah menetapkan anggaran pengawasan sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.
Sementara itu, Pimpinan KPK RI, Setyo Budiyanto, dalam arahannya menegaskan bahwa pencegahan yang paling efektif adalah melalui penindakan. "Pencegahan yang bersifat preventif seringkali dianggap sepele, sehingga penindakan yang bersifat represif menjadi langkah pencegahan yang paling efektif," jelasnya. Ia juga menekankan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup berbagai aspek dalam pemerintahan dan bekerja sama dengan berbagai pihak.
Peluncuran Indikator Monitoring Centre for Prevention 2025 ditandai dengan prosesi simbolis meniup peluit oleh Pimpinan KPK RI, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK RI, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, serta Inspektur Jenderal Kemendagri.
Dengan adanya MCP 2025, diharapkan tata kelola pemerintahan daerah semakin baik dan efektif dalam membangun ekosistem pencegahan korupsi yang berkelanjutan.(red)
Komentar0