enggangnews.com, Jakarta – Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Drs. Muhlis, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor terkait pembahasan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk Kecamatan Montallat dan Kecamatan Teweh Timur. Kegiatan ini digelar di ruang rapat Prambanan, Gedung Ditjen Tata Ruang, Jakarta.
Rakor tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Pemerintah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dari pihak Barito Utara, Pj Sekda Drs. Jufriansyah, Ketua Komisi I DPRD H. Tajeri, Kepala Dinas PUPR M. Iman Topik, Kepala DLH Ir. Inriaty Karawaheni, Kepala Dinas Kominfosandi HM. Ihksan, serta Kabag Pemerintahan dan Kabag Hukum ikut mendampingi.
Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Muhlis menyampaikan apresiasi atas perhatian Kementerian ATR/BPN melalui Ditjen Tata Ruang terhadap penataan kawasan di dua kecamatan tersebut. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk mendukung penuh proses penyusunan dan pelaksanaan RDTR secara kolaboratif.
"Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN. Kami siap berkolaborasi untuk merealisasikan RDTR yang berkualitas dan berkelanjutan," ujar Muhlis.
Sementara itu, Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Utama Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM, menekankan pentingnya tindak lanjut atas berbagai masukan teknis. Hal ini diperlukan guna menjamin implementasi RDTR yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
"Harapan kami, kawasan yang dirancang melalui RDTR ini bisa menjadi wilayah permukiman yang berkelanjutan dan layak huni bagi generasi masa depan," ungkap Kamarzuki.
Rakor ini menjadi bagian strategis dalam proses legalisasi RDTR yang akan menjadi dasar perencanaan tata ruang dan landasan bagi penerbitan perizinan berusaha di daerah.(Red)
Komentar0