enggangnews.com, Barito Utara – Pemerintah Kabupaten Barito Utara secara resmi menerima pemandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD terhadap pidato pengantar Bupati Barito Utara mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.(21/11/25)
Dokumen pemandangan umum tersebut diterima langsung oleh Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, didampingi Wakil Bupati, Felix Sonadie Y. Tingan, dan Sekretaris Daerah, Drs. Muhlis, dalam Rapat Paripurna II DPRD Barito Utara yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Hj. Mery Rukaini. Rapat turut dihadiri anggota DPRD Barito Utara, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta undangan lainnya.
Lima fraksi DPRD yang menyampaikan pemandangan umum adalah:
- Fraksi Partai Demokrat – disampaikan oleh Ardianto
- Fraksi PKB – disampaikan oleh Suhendra
- Fraksi PDI Perjuangan – disampaikan oleh Naruk Saritani
- Fraksi Aspirasi Rakyat – disampaikan oleh Hasrat
- Fraksi Karya Indonesia – disampaikan oleh Hj. Sri Neni Trianawati
Pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut menyoroti lima prioritas pembangunan daerah, yaitu:
- Peningkatan infrastruktur dan energi
- Pendidikan dan kesehatan
- Peningkatan ekonomi masyarakat
- Pengelolaan sosial budaya, pariwisata, dan lingkungan hidup
- Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
Menanggapi masukan dari seluruh fraksi, Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menyampaikan apresiasi dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membahas Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 secara lebih komprehensif. “Rapat Paripurna II ini merupakan langkah penting dalam proses pembahasan Raperda APBD 2026 untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyambut baik seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD dan siap menindaklanjutinya dalam pembahasan selanjutnya,” jelas Bupati Shalahuddin.
Dengan diterimanya pemandangan umum ini, proses pembahasan Raperda APBD 2026 akan berlanjut ke tahap berikutnya sebagai bagian dari penyusunan kebijakan anggaran daerah yang berpihak kepada masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.(Red)
Komentar0